Apindo Cabut Gugatan UMK Bekasi, Demo Buruh Pun Batal
Oleh Yulis Sulistyawan | TRIBUNnews.com – 3 jam yang lalu
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi menyambut baik hasil pertemuan bipartite antara Apindo dan
Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB) Bekasi, Jawa Barat yang
sepakat mencabut sengketa masalah penetapan Upah Minimum Kota (UMK)
tahun 2012.
Hasil kesepakatan ini sekaligus menggagalkan rencana aksi demo yang akan menuntut pembatalan gugatan Apindo Bekasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung.
"Setelah melakukan pertemuan bipartit, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa masalah penetapan UMK kota Bekasi tahun 2012," tulis Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) Myra M Hanartani dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (16/1/2012).
Sebelumnya, kedua belah pihak bersengketa dalam penetapan UMK Bekasi, terutama terkait rencana APINDO Bekasi yang menggugat keputusan Gubernur melalui SK NO.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866. Upah kelompok II Rp 1.715.645 dan Kelompok I Rp 1.849.913 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung.
Myra mengatakan berdasarkan hasil pertemuan bipartite antara Apindo dan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh(SP/SB) yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Jakarta pada Minggu (15/1/2012) malam, menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
“Hasil akhir pertemuan itu, Apindo dan SP/SB sepakat sengketa UMK dicabut. Selanjutnya disepakati SP/SB membatalkan aksi demo tanggal 16-19 Januari dengan mencabut pemberitahuan aksi demo ke Polres,” kata Myra mengutip hasil pertemuan bipartite yang dipimpin Abdullah dari SPSI.
Sebagai langkah lanjut dari kesepakatan ini, kata Myra, maka Apindo akan mensosialisasikan kepada pemberi kuasa tentang pencabutan gugatan pengadilan.
“Dan akhirnya pada tanggal 19 Januari SP/SB, APINDO dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencabut Gugatan ke PTUN Bandung melalui akte perdamaian," kata Myra.
Hasil kesepakatan ini sekaligus menggagalkan rencana aksi demo yang akan menuntut pembatalan gugatan Apindo Bekasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung.
"Setelah melakukan pertemuan bipartit, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa masalah penetapan UMK kota Bekasi tahun 2012," tulis Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) Myra M Hanartani dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (16/1/2012).
Sebelumnya, kedua belah pihak bersengketa dalam penetapan UMK Bekasi, terutama terkait rencana APINDO Bekasi yang menggugat keputusan Gubernur melalui SK NO.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866. Upah kelompok II Rp 1.715.645 dan Kelompok I Rp 1.849.913 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung.
Myra mengatakan berdasarkan hasil pertemuan bipartite antara Apindo dan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh(SP/SB) yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Jakarta pada Minggu (15/1/2012) malam, menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
“Hasil akhir pertemuan itu, Apindo dan SP/SB sepakat sengketa UMK dicabut. Selanjutnya disepakati SP/SB membatalkan aksi demo tanggal 16-19 Januari dengan mencabut pemberitahuan aksi demo ke Polres,” kata Myra mengutip hasil pertemuan bipartite yang dipimpin Abdullah dari SPSI.
Sebagai langkah lanjut dari kesepakatan ini, kata Myra, maka Apindo akan mensosialisasikan kepada pemberi kuasa tentang pencabutan gugatan pengadilan.
“Dan akhirnya pada tanggal 19 Januari SP/SB, APINDO dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencabut Gugatan ke PTUN Bandung melalui akte perdamaian," kata Myra.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar